Ketika saya melihat bagaimana masyarakat perkotaan hari ini berjuang menghadapi kenaikan harga pangan, minimnya ruang terbuka, dan ketidakpastian pasokan, saya semakin merasa bahwa urban farming bukan lagi sekadar kegiatan hiasan atau alternatif, tetapi salah satu jalan paling realistis menuju kemandirian pangan. Dari sisi mutu hasil pertanian, saya sering melihat betapa produk-produk fresh yang dipanen dari pekarangan, greenhouse komunitas, atau instalasi hidroponik sederhana memiliki kualitas yang sangat baik—lebih segar, lebih aman, dan lebih dekat dengan konsumen. Namun di balik keberhasilan-keberhasilan kecil tersebut, ada dinamika kebijakan, pendampingan, infrastruktur, dan gerakan sosial yang saling berkait. Dan di situlah saya merasa penting untuk memahami bagaimana pemerintah, dari pusat hingga daerah, menempatkan urban farming dalam kerangka besar pembangunan pangan nasional.
Dalam pengamatan saya, pemerintah pusat sebenarnya sudah menyediakan fondasi besar bagi berkembangnya urban farming. Mulai dari kebijakan nasional tentang kemandirian pangan, riset teknologi pertanian perkotaan, hingga regulasi mengenai standardisasi benih, pupuk, dan keamanan pangan. Semua itu menjadi payung yang memungkinkan daerah bergerak lebih leluasa. Saya sebagai Pengawas Mutu Hasil Pertanian sering merasakan dampak langsung dari regulasi-regulasi ini, sebab mutu produk yang dihasilkan masyarakat kota—terutama dari sistem hidroponik dan greenhouse—banyak dipengaruhi oleh standar yang ditetapkan di tingkat pusat. Tanpa regulasi yang jelas, mutu mudah sekali diperdebatkan, dan program di daerah akan berjalan tanpa rujukan yang sama.
Sementara itu, pemerintah provinsi memiliki posisi unik yang sering kali tidak disadari publik. Mereka bukan sekadar perpanjangan tangan pusat, tetapi juga pengatur ritme agar pembangunan pangan berjalan sinkron di berbagai kabupaten/kota. Di sinilah saya melihat fungsi penyambung itu bekerja. Ketika sebuah kota ingin mengembangkan greenhouse atau memulai gerakan hortikultura perkotaan, provinsi sering menjadi pihak yang mengarahkan, mengoreksi, atau menguatkan rencana tersebut. Pelatihan skala regional, pembinaan SDM, hingga fasilitasi lintas daerah biasanya melibatkan provinsi. Dari perspektif mutu, provinsi membantu menjaga keseragaman pemahaman teknis, terutama ketika suatu inovasi mulai meluas penggunaannya.
Namun pada akhirnya, kabupaten/kota-lah yang berada di garis depan. Mereka yang bersentuhan langsung dengan warga, komunitas, kelompok tani kota, sekolah, dan para pelaku urban farming yang benar-benar bekerja di lapangan. Di banyak kegiatan, saya melihat betapa pentingnya peran pemerintah kota dalam menyediakan sarana fisik seperti greenhouse, rumah bibit, instalasi hidroponik skala komunitas, atau sekadar pendampingan rutin melalui penyuluh dan tenaga teknis. Ketika sebuah kota memasukkan kegiatan tersebut ke dalam indikator pembangunan daerah—misalnya melalui indikator penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan—maka urban farming bukan lagi kegiatan insidental, tetapi bagian dari arsitektur pembangunan daerah. Ini berdampak langsung terhadap ketertelusuran dan mutu produk yang dihasilkan masyarakat.
Yang sering luput diperhatikan banyak orang adalah bahwa pembangunan urban farming tidak semata tentang menanam dan memanen. Ada banyak aspek persiapan yang harus dilakukan, terutama di tingkat kabupaten/kota. Sebagai Pengawas Mutu Hasil Pertanian, saya memandang bahwa langkah pertama yang paling penting adalah membangun basis data pangan yang kuat. Daerah perlu memahami bagaimana pola konsumsi warganya, di mana titik-titik potensial untuk menanam, komoditas apa yang paling produktif di ruang terbatas, dan bagaimana perilaku pasarnya. Tanpa data, urban farming berisiko menjadi kegiatan yang sekadar “banyak diposting di media sosial”, tetapi tidak signifikan terhadap ketahanan pangan lokal.
Ilustrasi Urban Farming
Selain itu, daerah perlu menyiapkan SDM yang benar-benar memahami teknologi budidaya modern. Urban farming tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola tanam tradisional. Budidaya di ruang terbatas menuntut pengetahuan tentang nutrisi, pH, manajemen greenhouse, pengendalian mikroklimat, hingga sistem irigasi presisi. Saya sering menemukan bahwa perbedaan hasil panen yang baik dan buruk dalam urban farming bukan pada alatnya, tetapi pada kualitas pendampingannya. Ketika SDM teknis kuat, maka kontrol mutu sejak awal hingga pascapanen berjalan jauh lebih rapi.
Urban farming juga membutuhkan model bisnis yang realistis. Banyak masyarakat kota antusias menanam, tetapi tidak selalu memahami bagaimana menghubungkan panen dengan pasar. Pemerintah daerah perlu hadir dalam menghubungkan petani kota dengan UMKM, restoran, sekolah, atau pasar lokal sehingga hasil panen tidak hanya dikonsumsi sendiri, tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Dengan begitu, urban farming dapat menjadi sumber pendapatan tambahan, bukan hanya kegiatan rekreasi.
Tidak kalah penting, urban farming harus dihidupkan melalui kelembagaan masyarakat yang kuat. Dalam banyak kesempatan, saya melihat kelompok-kelompok yang dikelola dengan baik mampu bertahan lebih lama dan menghasilkan produk yang lebih konsisten mutunya. Sebaliknya, kegiatan yang tidak memiliki penggerak bersama sering bubar ketika antusiasme awal mereda. Di sini peran pemerintah kota sangat krusial: membentuk, menguatkan, dan mendampingi kelompok-kelompok tersebut agar tetap solid.
Jika semua ini dirangkai, terlihat jelas bahwa urban farming adalah gerakan bersama. Pusat menyediakan arah, provinsi menjaga harmoni, kabupaten/kota melaksanakan eksekusi, dan masyarakat menjadi pelaku utamanya. Sebagai seseorang yang bekerja di ranah mutu hasil pertanian, saya melihat bahwa setiap lapisan pemerintahan memiliki kontribusi berbeda, tetapi saling melengkapi. Ketika seluruh lapisan bekerja beriringan, urban farming tidak akan berhenti pada jargon, tetapi menjadi kekuatan nyata yang menumbuhkan kemandirian pangan kota dan menghadirkan ruang hidup yang lebih sehat bagi masyarakatnya.
Pada akhirnya, saya memandang urban farming bukan hanya tentang bagaimana kota bisa memproduksi sebagian pangannya, tetapi bagaimana kota dapat membangun hubungan baru antara masyarakat, ruang hidup, dan kemandirian. Dari setiap tanaman hijau yang tumbuh di sudut-sudut kota, kita sedang menuliskan cerita baru tentang ketahanan, kreativitas, dan harapan masyarakat urban. Dan menurut saya, itulah inti dari kemandirian pangan yang sesungguhnya.
Media Kinerja Utama 